PERMATAGBKP.org – HUT KAKR GBKP.

MASIH ADAKAH TEMPAT YANG AMAN BAGI ANAK?

Beberapa tahun terakhir ini sangat marak diberitakan tentang kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Satu kasus diangkatkan ke media Televisi, media cetak dan media online maka terkuaklah banyak kasus kekerasan terhadap anak yang sudah terjadi. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat 2.637 kasus kekerasan terhadap anak selama 2012. Sebanyak 1.075 atau 48 persen di antaranya adalah kasus kekerasan seksual. “Sementara kekerasan fisik sebanyak 819 kasus dan kasus kekerasan psikis sebanyak 743 kasus,” ujar Ketua Umum Komnas PA, Arist Merdeka Sirait di kantornya di Jalan TB Simatupang, Jakarta Timur, Jumat (21/12/2012). Arist mengatakan bahwa 82 persen kasus kekerasan terjadi di kalangan ekonomi menengah ke bawah, selebihnya terjadi di kalangan ekonomi atas. “Kekurangan ekonomi keluarga justru seperti dimanfaatkan untuk mengabsahkan tindakan kekerasan kepada anak. Anak-anak dari kelompok ini selalu menjadi objek kekerasan,” lanjutnya. Tak hanya itu, ironisnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak terjadi justru di lingkungan terdekat anak. Misalnya rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. “Sedangkan pelakunya adalah orang-orang terdekat dengan anak, mulai dari orang tua, ayah atau ibu tiri maupun guru,” kata Arist.

Apakah itu kekerasan seksual, kekerasan fisik atau psikis tentu data yang dipaparkan oleh Komnas PA adalah ibarat gunung es yang masih ujung/pucuknya saja yang terkuak. Masih banyak kasus-kasus lainnya yang tidak dilaporkan, hanya didiamkan saja. Mungkin merasa itu tidak penting untuk dibahas, atau hanya akan menjadi aib keluarga saja. Padahal Indonesia ikut menandatangani perjanjian antar bangsa untuk memenuhi hak anak. Salah satu diantara hak anak itu adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan menjadi prioritas utama. Hak-hak anak dijamin oleh sebuah konvensi yang dinamakan Konvensi Hak Anak (KHA). KHA adalah perjanjian antarbangsa mengenai hak-hak anak. Konvensi atau kovenan adalah kata lain dari treaty (traktat, pakta) yang merupakan perjanjian di antara beberapa negara. Perjanjian ini bersifat mengikat secara hukum dan politis. Jadi artinya, semua negara yang ikut menandatangani KHA harus mengakui dan memenuhi hak-hak anak.

“Masihkah ada tempat yang aman bagi anak” adalah sebuah pertanyaan yang selalu terngiang dalam diri saya. Arist mengatakan kasus ini secara umum terjadi di lingkungan terdekat anak yakni keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat sekitar rumah. Pertanyaannya bagaimana dengan lingkungan Gereja. Sebagai lingkungan yang cukup dekat dengan anak apakah Gereja juga melakukan kekerasan terhadap anak?  Pada kesempatan ini saya memberanikan diri untuk mengatakan ya, di Gereja juga terjadi kekerasan terhadap anak. Mungkin kekerasan seksual atau fisik belumlah terdeteksi karena belum diadakan penelitian tentang itu. Namun secara psikis anak-anak sebenarnya “merasa tidak nyaman di Gereja”. Saya sebut demikian karena secara umum Gereja masih memprioritaskan perhatiannya terhadap orang dewasa. Hal ini terbukti dengan program-program Gereja tidak terlalu melibatkan anak, jika ya itu karena ada pelayan KAKR di dalamnya yang berbicara soal kepentingan anak. Syukur jika apa yang dipikirkan oleh pelayan KAKR didukung sepenuhnya, namun tidak jarang pula pelayan KAKR disuruh berjalan sendiri, mengusahakan sendiri apa yang menjadi kebutuhan KAKR. Gereja juga tidak memiliki anggaran bagi anak-anak jika pun ada hanya sampai 3 atau 4 persen saja. Juga kita bisa melihat dari gedung gereja, diantara gedung-gedung Gereja yang sudah berdiri, berapa persenkah yang sudah memiliki gedung khusus tempat beribadah bagi anak ? Gedung yang besar akan selalu diperbaharui mulai dari lantai hingga menaranya setiap tahun diperbaharui. Alangkah baiknya jika kita (pembaca) berani bersuara dalam Sidang-Sidang gereja bahwa Runggun dikatakan sebagai Runggun jika dia memiliki kebaktian untuk anak dan berusaha dan mewujud-nyatakan keberadaan tempat ibadah bagi anak sejalan dengan pembangunan gedung Gereja juga. Kemudian dari segi pengajaran. Kembali anak merasakan ketidaknyamanan dalam beribadah, betapa tidak, pelayan KAKR tidak diperlengkapi untuk menabur firman Tuhan sehingga kebutuhan anak akan pengenalan terhadap Tuhan tidak terpuaskan. Berikutnya adalah adanya kesenjangan antara Gereja dengan keluarga-keluarga jemaat. Keluarga adalah Gereja terkecil oleh karenanya adalah tanggungjawab Gereja untuk membekali keluarga-keluarga tentang bagaimana mempraktekkan kepedulian terhadap anak, menjelaskan tentang pentingnya hak anak dan menjadikan rumah sebagai tempat yang aman bagi anak.

Dalam memasuki usia ke 129 tahun KA-KR dan juga GBKP secara umum, marilah kita suarakan bahwa GBKP peduli akan nasib anak-anak. KA-KR. Moderamen bekerjasama dengan BPMR GBKP Jalan Udara Berastagi dan BPMR Simpang Enam Kabanjahe sudah membuka plot project bentuk kegiatan kepedulian terhadap anak dan menjadikan Gereja sebagai ruang ramah anak serta area steril yang tak terjangkau oleh predator anak seperti pengedar narkoba, dll. Gereja menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak-anak, Gereja juga mencoba untuk menjawab kebutuhan dan pergumulan anak. Oleh karena itu sangat diharapkan agar jemaat GBKP bertindak secara nyata untuk menjadikan suasana yang nyaman bagi anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang. Baik secara fisik, pengetahuan maupun iman percayanya. Gereja juga peduli akan nasib anak-anak dengan melakukan sosialisasi hak anak, seminar keluarga harmonis, tugas dan tanggung jawab orangtua, pendeta bukan hanya bagi orang dewasa saja tapi anak-anak juga merasakan pelayanan pendeta. Dan masih banyak tugas Gereja untuk mewujudkan bahwa anak-anak memiliki tempat yang aman. Saatnya Gereja menjadikan tahun kepedulian terhadap anak. Demi masa depan gereja Tuhan. (WB)

Sumber : Pdt.Oklin Tarigan

Post Terkait