Politik uang (money politic) atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Rapat pleno terbuka rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada 15 Desember 2018 lalu, maka Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Indonesia sebesar 192.828.520 pemilih yang tersebar di 7.201 Kecamatan, 83.405 desa/kelurahan. 809.500 TPS untuk dalam negeri dan 783 TPS, 2.345 Kotak Suara Keliling (KSK), 429 Pos untuk luar negeri. Pada Pemilu 2019 ada 363.200 pemilih Disabilitas (0,191% dari DPT). Data politik uang yang diperoleh Bawaslu RI pada Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia sebanyak 35 kasus pada Pilkada 2018 lalu. Dugaan politik uang paling banyak terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan yakni dengan 8 kasus, selanjutnya Sumatera Utara dan Lampung masing-masing 7 kasus, Jawa Tengah 5 kasus, Sulawesi Barat dan Banten dengan 2 kasus, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Jabar dan Jatim masing-masing 1 kasus.

Pengertian “politik uang” tidak pernah dijelaskan secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan. Pemaknaan praktik politik uang didapat dari pasal 73 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Pasal tersebut mengatur larangan bagi calon dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya (dikecualikan dalam hal biaya konsumsi dan transportasi peserta kampanye, serta materi bahan kampanye yang berdasarkan pada nilai kewajaran) untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Dari undang-undang tersebut pula, praktik politik uang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan. Sehingga pelaku politik uang dapat diberikan dua macam sanksi, sanksi administratif dan sanksi pidana. Mengacu pada pasal 73 ayat (2), sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, yang mana apabila pasangan calon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah. Sementara sanksi pidana, dapat diberikan tidak hanya pada calon atau pasangan calon namun juga anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain. Ini mengacu pada ayat selanjutnya, yang juga kemudian menegaskan bahwa sanksi administratif tidak dapat mengugurkan sanksi pidana.

Ketentuan pidana mengenai politik uang dicantumkan dalam pasal 187A ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Sementara ayat berikutnya, memberikan petunjuk secara terang bahwa sanksi pidana tersebut tidak hanya berlaku kepada pemberi, namun juga penerima politik uang.

Penyebab Terjadinya Politik Uang

Teori kausalitas mengatakan bahwa adanya akibat karena ada sebab, begitu dengan persoalan politik uang (money politics) sudah barang tentu ada penyebab atau latar belakang dari terjadi politik uang di Negeri ini yang telah mencoreng esensi dari demokrasi yang kita junjung. Ada 2 subjek yang menyebabkan terlaksananya praktik politik uang ini, yaitu para kandidat pasangan calon dan masyarakat sebagai pemilih. Salah satu alasan mengapa para pasangan calon melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan pasangan lainnya. Pasangan yang baru bersaing pada periode ini masih mencari bentuk serangan fajar sehingga mereka berpotensi melakukan politik uang sedangkan para calon pasangan yang pernah mencalonkan diri pada pilkada sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulangi hal yang sama.

Alasan lainnya adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin. Hal tersebut memberikan efek negatif bagi para elit dengan menghambur-hamburkan uang dalam waktu sekejap, demi kekuasaan semata. Begitu juga sebaliknya sangat menggiurkan juga bagi masyarakat meskipun sesaat, karena itu juga masyarakat merasa “berhutang budi” pada pasangan calon kepala daerah yang memberinya uang. Jika kita dilihat dari keadaan masyarakat, ada tiga faktor yang sangat signifikan, mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain sebagai berikut :

Masyarakat Miskin

Kita melihat ada beberapa isu yang belum ditangani secara optimal di Provinsi Aceh, sehingga tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh ini jadi tinggi. Jumlah penduduk  miskinnya mencapai 17.11 persen, sedangkan rata-rata nasional cuma 11 persen (sumber BPS Aceh). Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Dengan kondisi seperti ini memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapatkan uang. Money politic pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima, mayoritas masyarakat banyak yang hanya melihat kepentingan jangka pendek ketimbang jangka panjang dari ajang pilkada ini.

Rendahnya Pengetahuan Politik

Dalam dunia politik masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik atau hak ikut serta dalam politik, karena kita menganut sistem demokrasi yang pada prinsipnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun pada kenyataannya partisipasi masyarakat sangat rendah kerena disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Tidak semua masyarakat mengetahui apa yang dimaksud dengan politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Sehingga moment ini dimanfaatkan oleh para pasangan calon yang menyebabkan maraknya politik uang. Rakyat yang acuh dengan pesta lima tahunan ini dengan mudah menerima pemberian dari para kandidat yang akan bertarung di pilkada, mereka menganggap politik uang tidak masalah bagi mereka. Masyarakat tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan “ditarik” kembali oleh para pasangan calon yang nantinya terpilih menjadi pemimpin. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

Kebudayaan

“Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak”  Begitulah ungkapan masyarakat  yang nampaknya telah melekat dalam diri mereka sehingga antara moral dan politik uang itu sudah berjalan sejajar. Uang yang diberikan para calon kandidat dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pasangan calon, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan calon yang mereka usung. Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran melainkan untuk suatu kecurangan. Masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi budaya ini menjadi sasaran empuk bagi para kandidat pasangan calon untuk melakukan politik uang tanpa dicurigai.

Menjadi Pelopor

PERMATA GBKP merupakan salah satu generasi pemuda-pemudi yang ada di GBKP yang juga kunci dari kemajuan bagi negara Indonesia, perubahan penting bagi Negeri ini atas peran PERMATA GBKP. Dengan adanya politik uang (money politics) akan melatih masyarakat untuk bertindak curang. Suara hati nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan yang begitu murah apabila kita kalkulasi dengan perhitungan sederhana semisalnya Rp 500.000,00- yang diterima masyarakat, dengan perhitungan selama 5 tahun = 1825 Hari dibagi Rp 500.000,00-)  maka masyarakat mendapatkan perharinya sebesar 273.97 sen. Inilah kenyataanya dari sikap apatis masyarakat mereka menganggap politik uang tidak masalah bagi mereka. Dengan demikian prinsip-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktik politik uang. Rakyat dalam hal ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan. Jika dibiarkan, PERMATA GBKP harus menjadi Pelopor serta peduli terhadap adanya politik uang yang terjadi di Negeri yang kita cintai ini, untuk bergerak memberikan pemahaman bagaimana dampak yang terjadi dari praktik politik uang yang mengendap dan melekat dalam diri masyarakat. Praktik money politics ini berakibat pada pencitraan yang buruk serta terpuruknya partai politik sehingga kita akan kehilangan marwah demokrasi. Dalam memilih kita di ingatkan terhadap Pribahasa Karo “Sik sik lebe maka tindes, ola mandangi roka dung peranin” yang artinya harus selektif memilih calon pilihan. Mari kita kawal demokrasi yang bersih sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang bersih juga. Politik tidak menjamin pilihan pemilih, mulai saat ini katakan Stop Politik Uang (money politic)!. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan biarlah tulisan ini ditutup dengan suatu ayat alkitab “Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah” (Filipi 1 : 22a).

Sumber : Jekoniah Tarigan, anggota Bidang Partisipasi
Permata GBKP Klasis Pembangunan Medan Delitua
Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik USU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.